Pilih Edisi --
PIP Edisi Nov 2009 PIP Edisi Oct 2009 PIP Edisi Sep 2009 PIP Edisi Aug 2009 PIP Edisi Jul 2009 PIP Edisi Jun 2009 PIP Edisi May 2009 PIP Edisi Apr 2009 PIP Edisi Mar 2009 PIP Edisi Feb 2009 PIP Edisi Jan 2009 PIP Edisi Dec 2008 PIP Edisi Nov 2008 PIP Edisi Oct 2008 PIP Edisi Sep 2008 PIP Edisi Aug 2008 PIP Edisi Jul 2008 PIP Edisi Jun 2008 PIP Edisi May 2008 PIP Edisi Apr 2008 PIP Edisi Mar 2008 PIP Edisi Feb 2008 PIP Edisi Jan 2008 PIP Edisi Dec 2007 PIP Edisi Dec 2007 PIP Edisi Nov 2007 PIP Edisi Oct 2007 PIP Edisi Sep 2007 PIP Edisi Aug 2007 PIP Edisi Jul 2007 PIP Edisi Jun 2007 PIP Edisi May 2007 PIP Edisi Apr 2007 PIP Edisi Mar 2007 PIP Edisi Feb 2007 PIP Edisi Jan 2007 PIP Edisi Dec 2006 PIP Edisi Nov 2006 PIP Edisi Oct 2006 PIP Edisi Sep 2006 PIP Edisi Aug 2006 PIP Edisi Jul 2006 PIP Edisi Jun 2006 PIP Edisi May 2006 PIP Edisi Apr 2006 PIP Edisi Feb 2006
Menteri Baru Masalah Lama
Koperasi dan UKM, masih belum beranjak dari masalah lama. Pelaku ekonomi rakyat ini belum lepas dari belenggu yang menyulitkan langkah ke tingkat perkembangan lebih tinggi. Apakah Menegkop anyar kali ini mampu membereskannya? Jika Anda termasuk sering menghadiri diskusi atau seminar tentang koperasi dan UKM, niscaya bisa menghapal deretan masalah yang membebani koperasi dan UKM di tanah air. Sebab, apapun temanya, masalah-masalah yang dikemukakan narasumber di seminar, pada intinya sama saja. Cuma, mungkin, cara penyampaian atau sudut pandangnya yang berbeda.
Tentu saja, narasumber tidak keliru. Kenyataannya, koperasi dan UKM secara umum memang hampir belum beranjak melepaskan diri dari beragam masalah, yang bahkan sudah terdengar klasik. Mulai dari soal majamen yang tidak profesional, kesulitan mengakses sumber modal, sampai ketidakberdayaan dalam mengakses pasar dan bertarung dalam ajang persaingan yang kian keras.
Apakah itu berarti menteri-menteri koperasi dan UKM sebelumnya, hanya berdiam diri, tidak menjalankan program apapun untuk mengentaskan koperasi dan UKM dari masalahnya? Tentu saja, tidak. Kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, selalu sibuk. Berbagai program dirancang dan dijalankan. Kalau melihat laporan yang dilansir Kementerian Koperasi dan UKM, banyak kemajuan yang dicapai, baik untuk koperasi maupun UKM.
Namun, koperasi dan UKM tidak berada di alam hampa, yang terbebas dari pengaruh lingkungan. Dinamika perubahan lingkungan yang bergerak makin cepat, menciptakan tantangan tersendiri yang seringkali makin membenamkan koperasi dan UKM pada masalah-masalahnya. Terlebih, di era yang makin mengglobal ini, batas lingkungan menjadi bias, bahkan lenyap sama sekali. Koperasi dan UKM di negeri ini, bukan lagi harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, tetapi juga dengan perusahaan atau produk dari luar negeri.
Di sisi lain, dengan statusnya sebagai kementerian negara, instansi yang bertugas membina dan mengembangkan koperasi ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas, karena tidak mempunyai kaki tangan di daerah seperti masih berstatus departemen. Repotnya lagi, koordinasi dengan pemerintah daerah seringkali tidak mudah dilakukan.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah terutama tingkat kabupaten atau kota, punya kewenangan yang sangat tingi, termasuk mengabaikan program dari pusat jika tidak sesuai dengan “selera” bupati atau walikotanya. Bahkan, dinas koperasi pun, belum tentu ada di setiap kabupaten/kota. Kalau pun ada, ditempelkan pada bidang lain yang kurang relevan.
Maka, sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM yang baru, Syarief Hasan menghadapi tantangan berat. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda langkah gebrakan yang akan diayunkan Menkop dan UKM. Dalam berbagai kesempatan, Syarief Hasan selalu menyatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan program yang telah dijalankan menteri sebelumnya, Suryadharma Ali. “Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.
Melanjutkan program yang sudah berjalan, memang keputusan yang bijak. Karena , bagaimana pun, sebuah upaya pembangunan, sangat membutuhkan kontinuitas. Sebaliknya, kalau menteri baru —karena terlalu bersemangat atau alasan lain— sibuk membuat program baru sambil mengabaikan program lama, malah akan berdampak buruk.
Kendati berniat melanjutkan, bukan berarti pekerjaan Menteri Syarief Hasan menjadi lebih mudah. “Saya akan melakukan beberapa penyempurnaan, terutama menyangkut implementasinya,” ujar Syarief Hasan. Contohnya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang banyak dikeluhkan pelaku usaha mikro dan kecil, karena bank pelaksana masih sering meminta jaminan tambahan. “Dalam konsepnya, jaminan itu tidak perlu ada lagi, karena setiap pinjaman sudah dijamin pemerintah,” lanjutnya, “Kita akan duduk bersama dengan bank pelaksana, untuk mencari jalan keluar.”
Ganjalan
Untuk mengefektifkan pelaksanaan programnya, Menteri Syarif Hasan mengaku akan bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait. “Saya tidak bisa bekerja sendiri,” tandasnya. Untuk program pengembangan koperasi, tentu saja Kementerian Koperasi dan UKM akan bekerja sama dengan gerakan koperasi yang diwadahi Dekopin.
Tapi, sayangnya, keadaan Dekopin sedang tidak kondusif, akibat konflik yang berkepanjangan. Kendati Dekopin yang dipimpin Adi Sasono didukung oleh lebih dari 90 persen anggota, melalui Rapat Anggota yang berlangsung pada Maret 2009, sekelompok orang yang berada di kubu Nurdin Halid, tetap saja tidak mau mengakui. Mereka teguh
berpegang pada pendapat, bahwa Rapat Anggota Sewaktu-waktu (RAS) pada Desember 2005, tidak sah.
Menteri Syarief Hasan ternyata mengatahui soal kerumitan ini. Secara terpisah, ia sudah bertemu dengan Nurdin Halid dan Adi Sasono, dan berbicara empat mata. Konon, pada kedua belah pihak, menteri meminta untuk melakukan islah. Tapi, permintaan ini belum ada tanda-tanda terwujud.
Alhasil, pembangunan koperasi ke depan, masih akan menghadapi ganjalan yang sungguh mengganggu.
Upload Date 0
Article Counter 53,548
POLLING Polling tidak berhadiah 0 Responden Ditutup [ Lihat Semua Polling ]
MENUNGGU KREDIT MURAH Kehadiran sebuah lembaga keuangan yang memberikan bunga rendah tentunya banyak ditunggu oleh para pelaku usaha sektor riil. Apalagi pinjaman diberikan tanpa agunan, kendati itu sebuah keniscayaan.Topic: Keuangan URGENSI PEMBERDA YAAN KOPERASI-UKM “Saat ini, ditargetkan 70.000 unit koperasi disurvei untuk mengetahui apakah mereka cukup berkualitas, berkualitas, atau tidak berkualitas.
Topic: Wawasan TARGET TERCAPAI KESEDIHAN MENGHAMPIRI Keberhasilan Mustafa Abubakar mendongkrak performa Perum Bulog mendapat apresiasi dari Presiden SBY. Mustafa pun lalu didapuk masuk Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagai Menteri Negara BUMN. Topic: Nasional >> DRS. FX SIMAN, KETUA INKOPDIT POLITISI OKE, PRAKTISI KOPERASI OYE FX Siman, begitu namanya disebut, se-
sungguhnya adalah seorang guru. Tapi
dibalik kesibukannya mengajar di sekolah, ia berhasil menempa diri sebagai po-
litisi, sekaligus praktisi koperasi.Topic: Kiprah SIBOLGA PUNYA KOPERASI BERPRESTASI Jika pejabat pembina sungguh-sungguh melakukan pembinaan, tidak mustahil koperasi tumbuh berkembang. Buktinya di Sibolga, yang koperasinya sempat
mati suri.Topic: Daerah